Ayo Ke sini Network

Saya ingat betul pada akhir 2006, di salah satu bagian draft Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak, yang disusun untuk kepentingan tahun 2020 itu menyebutkan e-gov sebagai salah satu capaian pembangunan jangka panjang, memang belum disahkan dokumen rencana pembangunan tersebut, yang kabarnya menunggu payung hukum secara nasional. Soal dokumen perencanaan, seperti yang kita tahu adalah pegangan agar pembangunan tetap on the track. Salah satunya adalah e-gov sendiri apakah akan secara maksimal bisa diterapkan di Indonesia. Salah satu contoh pelaksanaan e-gov ini di Surabaya untuk proses pengadaan tampaknya sudah dimulai.

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun nasional dalam mendukung terlaksananya e-gov, misalnya di pusat, departemen-departemen mulai disediakan fasilitas internet, walaupun beberapa kali berkantor di beberapa departemen, akses email saja atau pemakaian internet secara optimal masih jadi persoalan, dan sejauh ini mitra dari pihak pemerintah terkadang belum bahkan tidak terbiasa bersentuhan dengan email dan alat komunikasi lainnya melalui internet. Bahkan untuk pemakaian jatah online di kantor, saya pernah dijadikan tersangka yang menyebabkan tagihan bengkak, gara-gara membawa laptop, pikir mereka dengan membawa laptop saya bisa mengakses internet dari layanan hotspot di kantor meskipun saya berada di rumah, lucu? Iya lucu dan banyak sekali kejadian lucu yang saya temui dan mungkin pernah anda alami.

Saya kira kejadian lucu dan menyebalkan yang saya alami adalah salah satu kekhawatiran terhadap maksimalnya pelaksanaan e-gov saja, jangan-jangan hanya ’ramai’ di tingkat procurement-nya saja. Misalnya kebutuhan pengadaan layanan internet ada anggarannya tapi tidak dioptimalkan, atau barang-barang seperti komputer hanya menjadi pajangan belaka, sayang kan? Meskipun di sisi lain upaya menyediakan infrastruktur tekhnologi seperti fasilitas hotspot di Monas atau beberapa alun-alun di daerah di Pulau Jawa, yang sayanganya dari sisi pemeliharaan dan kesinambungan tidak ditindaklanjuti, jadinya ya mangkrak.

Sebenarnya dengan pelaksanaan e-gov, banyak untungnya jika infrastrukturnya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, bukan yang satu kali pakai langsung buang demi foya-foya anggaran. Minimal, korupsi terdeteksi sejak dini karena sistem pengadaan dan proses pelaksanaan bisa diakses online misalnya, jadi ’ keseleo’ sedikit bisa banyak orang yang melakukan kontrol, kedua hemat kertas, arsip bisa seperlunya dan karena online tentu saja masyarakat sipil bisa mengakses informasi implementasi pembangunan, lebih nyaman sebenarnya. Apa terlihat sulit? Jika terlihat sulit, gunakan blog untuk belajar berinteraksi dengan tekhnologi, hai para birokrat!:p.